Simulasi Iuran Jasa Kontruksi !


Keamanan Informasi

One Time PIN

PIN (Personal Identification Number) dikirimkan via SMS ke HP dan Email pengguna adalah kode rahasia aktivasi akun Layanan Jasa Konstruksi sebagai metode challenge-response test untuk memastikan bahwa pengguna yang melakukan registrasi bukan virtual agent

Automatic log out

Jika tidak ada tindakan yang dilakukan lebih dari 5 menit, secara otomatis koneksi akan diputus dari aplikasi SIPP

User ID dan Password

Merupakan kode rahasia dan kewenangan penggunaan yang diberikan kepada Pengguna, yaitu setiap kali login ke Layanan Jasa Konstruksi harus memasukkan User ID dan Password, dan untuk menghindari penyalahgunaan oleh orang lain saat komputer ditinggalkan dalam keadaan terhubung dengan aplikasi Layanan Jasa Konstruksi

Email Konfirmasi

Merupakan email yang dikirimkan ketika registrasi dilakukan yang berisi link aktivasi yang diaktifkan menggunakan One Time PIN saat aktivasi

Firewall

Untuk membatasi dan menjamin hanya Pengguna yang mempunyai hak akses yang dapat masuk ke Layanan Jasa Konstruksi

SSL 128-bit encryption

Seluruh data di Layanan Jasa Konstruksi dikirimkan melalui protocol Secure Socket Layer (SSL), yaitu suatu standar pengiriman data yang dienkripsi. Protocol SSL ini akan mengacak data yang dikirimkan menjadi kode-kode rahasia dengan menggunakan 128-bit encryption, yang artinya terdapat 2 pangkat 128 kombinasi angka kunci, tetapi hanya satu kombinasi yang dapat membuka kode-kode tersebut

End User License Agreement

Apakah yang dimaksud dengan Jasa Konstruksi (Jakon)?

Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.

Peraturan:

-PP No.44 Tahun 2015 Pasal 1 ayat 10

Apakah yang dimaksud dengan pekerjaan konstruksi?

Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.

Peraturan:

-PERMENAKER No.44 Tahun 2015 Pasal 1 ayat 14

Apakah yang dimaksud dengan pemilik proyek/pengguna jasa konstruksi?

Orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.

Peraturan:

PERMENAKER No.44 Tahun 2015 Pasal 1 ayat 10

Apakah yang dimaksud dengan pelaksana proyek/penyedia/pemberi kerja jasa konstruksi?

Orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.

Peraturan:

PERMENAKER No.44 Tahun 2015 Pasal 1 ayat 19

Siapa saja yang dapat mengikuti program jasa konstruksi?

Pemberi kerja selain penyelenggara negara yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi/pelaksana proyek yang mempekerjakan pekerja harian lepas, borongan, dan/atau musiman, wajib mendaftarkan pekerjanya dalam dalam program Jaminan Sosial ketenagakerjaan.

Peraturan:

-PP No.44 Tahun 2015 Pasal 53

UU. No.2 Tahun 2017 Pasal 17 ayat 1 huruf (L)

Program Jaminan Sosial ketenagakerjaan apa yang diperoleh pekerja pada program jasa konstruksi?

Program JKK dan JKM.

Peraturan:

PP No.44 Tahun 2015 Pasal 53

Apakah pelaksana/pemberi kerja jasa konstruksi harus terdaftar terlebih dahulu dalam kepesertaan PU?

Pelaksana/pemberi kerja jasa konstruksi selain perorangan, wajib mendaftarkan terlebih dahulu dalam kepesertaan PU sebagai syarat untuk pendaftaran proyek jasa konstruksinya.

Peraturan:

PP No.109 Tahun 2013 Pasal 6 ayat 4

Bagaimana mekanisme pembayaran iuran program jasa konstruksi?

Pembayaran iuran program jasa konstruksi dapat dilakukan secara sekaligus dan bertahap/termin, sesuai dengan penetapan iuran.

Peraturan:

PERMENAKER No.44 Tahun 2015 Pasal 7 ayat 1

Bagaimana cara pembayaran iuran program jasa konstruksi secara bertahap/termin?

Pembayaran iuran program jasa konstruksi juga dapat dilakukan secara bertahap/termin dan dilunasi sebelum masa pelaksanaan proyek berakhir, dengan rincian sebagai berikut :

a. Termin 1 : 50% dari nilai iuran yang telah ditetapkan;

b. Termin 2 : 25% dari nilai iuran yang telah ditetapkan;

c. Termin 3 : 25% dari nilai iuran yang telah ditetapkan.

Peraturan:

-PERMENAKER No.44 Tahun 2015 Pasal 7 ayat 2

Dokumen apa yang diperlukan untuk pendaftaran jasa konstruksi?

Mengisi secara lengkap Form 1 jasa konstruksi dan Form 1a jasa konstruksi, serta melampirkan Surat Perintah Kerja dan daftar harga satuan upah pekerja. Dokumen tersebut sudah disampaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi.

Peraturan:

-PERMENAKER No.44 Tahun 2015 Pasal 3 ayat 1,2,3 dan Pasal 5

Peraturan BPJS Ketenagakerjaan No.1 Tahun 2018 Pasal 13 ayat 2

Bagaimana cara melakukan pendaftaran jasa konstruksi?

Pendaftaran perusahaan jasa konstruksi dapat dilakukan pada Kantor Cabang/KCP terdekat. Untuk wilayah DKI Jakarta, hanya terdapat pada Kantor Cabang dibawah ini:

a. Jakarta Menara Jamsostek (Jaksel);

b. Jakarta Rawamangun (Jaktim);

c. Jakarta Salemba (Jakpus);

d. Jakarta Grogol (Jakbar);

e. Jakarta Kelapa Gading (Jakut).

Peraturan:

-PERMENAKER No.44 Tahun 2015 Pasal 3 ayat 6

Berapa besar iuran jasa konstruksi jika nilai kontrak diketahui?

Perhitungan iuran peserta jasa konstruksi dihitung berdasarkan nilai kontrak sebelum PPN dan dihitung secara progresif dengan detail sebagai berikut:

Peraturan:

-PP No.44 Tahun 2015 Pasal 54 ayat 2 dan Pasal 55 ayat 2

PERMENAKER No.44 Tahun 2015 Pasal 9 ayat 1 dan Pasal 10 ayat 1:

Berapa besar iuran jasa konstruksi jika nilai kontrak tidak diketahui/nilai upah diketahui?

Dalam hal iuran didasarkan atas upah pekerja, komponen upah tercantum dan diketahui, maka iuran untuk program :

a. JKK sebesar 1.74% dari upah sebulan;

b. JKM sebesar 0.3% dari upah sebulan.

Peraturan:

-PP No.44 Tahun 2015 Pasal 54 ayat 2 dan Pasal 55 ayat 2

PERMENAKER No.44 Tahun 2015 Pasal 9 ayat 2 dan Pasal 10 ayat 2

Apakah yang dimaksud dengan adendum proyek jasa konstruksi?

Perpres No.16 tahun 2018 Pasal 54 ayat 1 tentang Perubahan Kontrak menyatakan sebagai berikut: Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi:

a. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak;

b. Menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;

c. Mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan;

d. Mengubah jadwal pelaksanaan.

Perubahan kontrak dapat dilakukan dengan Adendum Kontrak. Artinya segala sesuatu perubahan pada kontrak dilakukan melalui Adendum Kontrak.

Jenis Adendum Kontrak adalah:

a. Adendum akibat perubahan lingkup pekerjaan (CCO) atau sering disebut Adendum Tambah/Kurang, yang terbagi menjadi 4 (empat) jenis perlakuan, yaitu: Adendum Tambah/Kurang, nilai kontrak tetap, Adendum Tambah/Kurang, nilai kontrak bertambah, Adendum Tambah/Kurang, nilai kontrak tetap, target/sasaran berubah, Adendum Tambah/Kurang, nilai kontrak bertambah, target/sasaran berubah, Adendum akibat perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan atau sering disebut Adendum Waktu;

b. Adendum akibat penyesuaian harga/eskalasi atau sering disebut sebagai Adendum Penyesuaian Harga/Eskalasi atau sering disebut Adendum Harga/Nilai Kontrak. Biasanya adendum jenis ini untuk kontrak tahun jamak (multi years contract) atau terdapat kenaikan harga bahan bakar minyak.

Peraturan:

- Perpres No.16 Tahun 2018 Pasal 54 ayat 1

Apakah nilai iuran jasa konstruksi yang telah dibayarkan dapat dikoreksi dikarenakan ada adendum proyek?

Dalam hal terjadi perubahan nilai kontrak proyek, pelaksana proyek dapat mengajukan permohonan revisi penetapan iuran jasa konstruksi dengan melampirkan dokumen pendukung yang mencantumkan nilai kontrak yang baru) pada Kantor Cabang terdaftar sebelum masa pelaksanaan proyek selesai.

Peraturan:

PP No.44 Tahun 2015 Pasal 54 ayat 2 dan Pasal 55 ayat 2

Apa saja yang dapat diadendum dalam kepesertaan proyek jasa konstruksi?

Kepesertaan proyek jasa konstruksi yang sudah terdaftar dapat dilakukan adendum berupa perubahan nilai kontrak dan masa pelaksanaan proyek.

Peraturan:

Perpres No.16 Tahun 2018 Pasal 54 ayat 1

Apa bukti kepesertaan program Jasa Konstruksi?

BPJS Ketenagakerjaan menerbitkan sertifikat kepesertaan proyek sebagai bukti kepesertaan program Jasa Konstruksi.

Peraturan:

-Peraturan BPJS Ketenagakerjaan No.1 Tahun 2018 Pasal 1 ayat 3 dan Pasal 9 ayat 1

Layanan Masyarakat BPJS Ketenagakerjaan

Layanan Masyarakat BPJS Ketenagakerjaan melayani
anda mulai pukul 06:00 hingga pukul 22:00 WIB